Select Menu

space

space

Slider

Diberdayakan oleh Blogger.

Recent By Tag

Liputan Utama

Lipsus

Info Krim

Lintas Daerah

kbppp

kbppp

kbppp

kbppp

Selebrita

-

-


BALI.DENPASAR. PUTRABHAYANGKARA.COM. Kepala SMAN 1 Denpasar, Drs. I Nyoman Purnajaya, M.Pd, menuturkan,kelulusan siswa-siswinya tahun di bandingkan dengan tahun –tahun sebelumnya sangat berbeda,sebab mereka berada pada angkatan yang berbeda,baik variabel soal, variabel kemampuan yang berbeda, dan sistem yang berbeda..Akan tetapi dalam sisi proses SMAN 1 Denpasar sudah memiliki prediikat sekolah ber integritas .,Dan tahun ini di sempurnakan predikat itu,dengan melasanakan Ujian Nasional Berbasis Komputer.

", Selaku Kepala Sekolah, Purnajaya mengatakan, dengan UNBK dan Kelulusan ini diharapkan paradigma anak-anak berkembang,bukan hanya mengejar prestasi, tetapi integritas yang paling utama.Walau prestasi kali ini tidak berada di puncak,tetapi integritas berada di puncak, dan itulah kompensasinya terhadap kekurangan-kekurangan,”kata Purnajaya.

Menyinggung prestasi siswa di Rumania,Purnajaya lantas menjelaskan, itulah kompensasinya dari apa yang tidak dicapai tahun ini, bias di riah dari prestasi yang lain yaitu prestasi internasional bidang olympiade matematika,di bidang olahraga peringkat satu Yudo Dunia,prestasi di bidang teknologi dan sains, yaitu juara tiga bidang Penelitian Belia.imbuhnya.

",Selanjutnya menjawab pertanyaan, Purnajaya menjelaskan, dengan berbagai prestasi yang dicapai oleh kakak kelas, akan menginspirasi, adik-adiknya yang masih meneruskan pendidikan di SMAN 1 Denpasar, agar meraih prestasi yang lebih gemilang lagi di semua bidang, Dengan demikian mereka yang berprestasi dan berintegritas akan mendapat apresiasi beasiswa dari Komite. Tadinya ada 103 anak yang mendapat beasiswa, tetapi pada acara perpisahan dengan kelas XII,hanya 3 orang anak yang secara simbolis mewakili menerima beasiswa dari dana Komite Sekolah sebesar Rp 103.655.000,00. Penyerahan beasiswa dari Komite dan penyerahan penghargaan untuk siswa yang berprestasi di bidang akademik,olahraga dan seni,

",Berlangsung pada Graduation siswa-siswi SMAN 1 Denpasar kelas XII, kamis (30/6) 2016 di halaman sekolah.Untuk peraih nem tertinggi program studi IPA, diraih oleh Cindy Wifayani dengan nilai 558,5 sedangkan jurusan IPS diraih oleh Luna Seis Septiana Kuswanto, dengan nilai nem 506,5.Sementara prestasi bergengsi bidang akademis berhasil diraih oleh Kadek Anindya Putri kelas XII MIA 8", ucap Nyoman Purnajaya.

Sebagai juara III tingkat Internasional Peneliti Belia di Rumania.Bidang seni diraih oleh Ni Made Sarah Manacika Naraswari MIA 5 kelas XII, yang berhasil menyabet juara II nasional lomba solo vokal putri dan lomba seni siswa.Dan untuk bidang olahraga, IGST Agung Diah Cahyaningrat kelas X MIA 9, juga sukses meraih juara I Internasional Judo Putri kelas 52 kilogram.Pungkasnya.

Drs. I Nyoman Purnajaya, M.Pd., Kepala SMA Negeri 1 Denpasar menyampaikan, jumlah siswa graduation untuk tahun 2016 ini, sebanyak 527 yang terdiri dari program studi IPA 498 dan 29 siswa dari program studi IPS.Purnajaya berpesan kepada para alumni angkatan 2016 ini untuk selalu menjaga nama baik dan menunjukan bahwa inilah tamatan SMAN 1
Denpasar.“imbuhnya.

",Mulai hari ini, mereka resmi menjadi alumni. Segala usaha menjadi tanggung jawab mereka pribadi masing-masing, dan nantinya 5 sampai 6 tahun mendatang mereka akan datang ke SMAN1 Denpasar untuk menjelaskan prestasi dan keberhasilan yang mereka raih setelah tamat SMAN 1 Denpasar,”kata Nyoman Purnajaya mengakhiri percakapannya dengan awak Media Online.Putrabhayangkara.com.( Tim.Suyanto).

BALI.GIANYAR. PUTRABHAYANGKARA.COM. Operasi yang digelar Polres Gianyar sepanjang
ramadan 2016 berhasil menyita 1.638 liter minuman keras terdiri dari arak 463 liter dan tuak keras 1.175 liter. Jika dikonversikan Miras tersebut beratnya lebih dari 1,5 ton.

Operasi Ramadhania 2016 yang digelar secara serentak di seluruh Indonesia ini, Polres Gianyar sengaja mencegah distribusi peredaran miras dari pembuatnya di wilayah Karangasem.

"Kita sengaja mencegat di jalan. Hasilnya memang cukup besar, dari tiga tangkapan distribusi miras di jalan kita berhasil menyita 1.600 liter," jelas Waluya, Rabu, 29 Juni 2016.

Selain itu, warung remang-remang dan swalayan juga tak luput dari sasaran operasim. Dari situ polisi menjaring barang bukti (Barbuk) sebanyak 107 miras oplosan dalam kemasan botol dan 11 jeriken berkapasitas 30 liter.

"Per botol dijual antara Rp 20 ribu hingga Rp 25 ribu. Total nominal yang kita amankan senilai Rp 7 juta," ujar mantan Kasatlantas Polresta Denpasar ini.

Menurut Waluya, peredaran miras di Gianyar tergolong mengkhawatirkan. Pihaknya tak berhenti hanya pada operasi selama Ramadan saja dan terus melakukan tindakan pencegahan peredaran miras oplosan.

Dari operasi ini, Polres Gianyar menetapkan 28 tersangka dengan dijerat Peraturan Daerah (Perda) No. 13 tahun 2012 tentang surat ijin usaha perdagangan minuman beralkohol dan ijin tempat penjualan minuman beralkohol. Pelaku akan menjalani sidang tindak pidana.( Suyanto. Media Online.Putrabhayangkara.com ).

Bali.DENPASAR. PUTRABHAYANGKARA.COM - Kepolisian Daerah Bali menggelar Operasi Ramadniya 2016 selama 15 hari dari tanggal 30 Juni sampai dengan 15 Juli 2016, dengan melibatkan 3.000 personil dari unsur Kepolisian, TNI, Dinas Perhubungan, Jasaraharja, pecalang serta personil lainnya.Kamis.( 30/6 ).

Dalam operasi ini, bertujuan untuk terjaminnya rasa aman masyarakat dalam merayakan Idul Fitri 1437 Hijriah dengan aman lancar dan tertib sehingga terwujud situasi dan kondisi kamtibmas yang aman, kondusif dan terkendali sebelum maupun sesudah lebaran.

Dimana sasaran dari pelaksanaan operasi ini, yakni segala bentuk gangguan yang dapat menghambat maupun mengganggu pelaksanaan Idul Fitri, baik sesudah maupun pasca hari raya ini.

Kapolda Bali Irjen Pol.Drs.Sugeng Priyanto.S.H.MA.menyampaikan pada awak media Sasaran pengamana intinya ada empat yaitu tempat. tempat ibadah, tempat pelabuahan, Tempat bandara dan lain-lain. Kemudian ibadah, solat terawe dan kegiatan arus mudik. Kemudian Orang adalah Orang-orang yang melaksanakan mudik termasuk orang yang berpiknik setelah lebaran, akan banyak wisatawan dan rumah-rumah yang ditinggalkan mudik. dan yang kempat adalah barang yang di bawah mudik. pungkasnya.

Sandi dengan pengamanan ini disebut ketupat pada tahun 2016 berubah menjadi rahmatnya dengan singkatan ramadan dan hari raya. Mengandung arti suci, adil semporna.kata Irjen Pol Sugeng Priyanto.

",Ya, kita seluruh kapolsek, kapolres menyediakan res areal semua kantor polisi menjadi res areal.dan juga keamana di laut kita prioritaskan di jalur gilimanuk malah operasi apaka tahun ini atau sesudahnya ada peningkata.ya untuk tahun ini ada.peningkatan, kita upayakan untuk menekan sedini mungkin keamanan sangat kondusif saat ini", kata Irjen pol Sugeng priyanto.

Pospam dalam operasi Ramadniya Agung 2016 ini, sebanyak 24 Pos yang tersebar di seluruh wilayah Polda Bali. Yakni di Polresta Denpasar; Pos Pelayanan Ubung, Bandara, Dewa Ruci dan Pantai Kuta. Buleleng; Pos Pam Banyuasri. Tabanan; Pos Pelayanan Soka, Pos Pam Megati dan Bedugul. Gianyar; Pos Pelayanan Masceti, Pos Pam Guang. Klungkung; imbuhnya.

",Selanjutnya Pos Pam Gua Lawah, Pos Pam Lepang. Bangli; Pos Pam Panelokan, Panglipuran dan simpang empat Kantor Bupati. Karangasem; Pos Pelayanan dan Pos Pam Padang Bai. Jembrana; Pos Pam Pangyangan, Rambut Siwi, Banyu Biru, Sumber Sari dan Pos Pelayanan Terpadu Gilimanuk. Badung; Pos Pelayanan terminal Mengwi dan Pos Pam Sempidi", pungkasnya.( Tim.Suyanto, Mandi, Marwi, Media, Online Bhayangkara.com ).

Pada hari Jum’at tanggal 1 Juli 2016 jam 08.00 WIB, dihalaman Mapolres Pasuruan telah dilaksanakan giat Upacara memperingati Hari Ulang Tahun Bhayangkara ke-70 tahun 2016 ( HUT Polri ke-70tahun 2016), adapun sebagai Irup Upacara dijabat oleh Kapolres Pasuruan AKBP MUHAMMAD ALDIAN, S.I.K., M.H. dan sebagai Danup dijabat oleh AKP WIKSAN (Wakapolsek Bangil), serta telah ikut hadir para Kabag, para Kasat, para Kapolsek Jajaran Polres Pasuruan, para Perwira Staf Polres Pasuruan, serta juga hadir Ketua Bhayangkari Cabang Pasuruan bersama Bhayangkari Pimstaf, dan dalam giat Upacara tersebut Polres Pasuruan juga mengundang Forpimda Plus Kab. Pasuruan, Ketua DPRD Kab. Pasuruan, Pimpinan kesatuan samping antara lain Dan Yon Kav Beji, Dan Sat Brimob Porong, Tokoh Ulama (Ketua MUI Kab. Pasuruan), Pimpinan Kelompok Ormas (FPI Kab. Pasuruan), dan mengundang pula Purnawirawan Polri juga Worokawuri Polri serta para undangan yang lainnya.

Adapun Pasukan Upacara yang terlibat dalam pelaksanaan Upacara HUT Polri di Polres Pasuruan yaitu terdiri dari 1 (satu) pleton Anggota Propvos Polres Pasuruan dan Jajarannya, 1 (satu) pleton Polwan, 1 (satu)pleton Anggota Dalmas Inti Polres Pasuruan, 1 (satu) pleton Anggota Dalmas Gabungan Polsek Jajaran Polres Pasuruan, 1 (satu) pleton Anggota Lantas, 1 (satu) pleton Gabungan Anggota Reskrim dan Intelkam Polres Pasuruan, serta 1 pleton PNS Polres Pasuruan.

Setelah persiapan Pasukan selesai dan siap untuk pelaksaan Upacara, juga para Undangan yang telah hadir dan telah mengisi tempat duduk yang disedikan panitia, selanjutnya Irup Kapolres Pasuruan tiba di Mimbar sebagai tanda pelaksanaan Upacara telah dimulai.

Dalam Upacara HUT Polri tahun 2016 ini, Polres Pasuruan juga memberikan Penghargaan kepada 4 Anggota Polres Pasuruan dan 1 Orang Sipil, adapun nama-nama sebagai berikut :

1. IPDA SUKIMIN, SH (Sat Lantas Polres Pasuruan), Bintang Bhayangkara Nararya;

2. AIPTU BAMBANG HARIONO (Sat Lantas Polres Pasuruan), SL 24 tahun;

3. AIPTU BAMBANG SURYONO (Polsek Bangil), SL 14 tahun;

4. BRIGADIR AKHMAD FUAD (Polsek Wonorejo), SL 8 tahun;

5. SAMSUL ARIF (Sipil), 32 tahun, Ds. Cemandi RT.03 RW.05 Kel. Kersikan Kec. Bangil Kab. Pasuruan, atas keberhasilan membantu tugas Polri dalam ungkap kasus Pencurian denga Pemberatan (CURAT) cengkeh dengan TKP Gempol Kab. Pasuruan, serta membantu ungkap kasus Pencurian dengan Pemberatan (CURAT) Kabel dengan TKP PT. Ando Kec. Gempol Kab. Pasuruan.

Setelah pemberian penghargaan, dan tahapan-tahapan Upacara selesai dilaksanakan selanjutnya tiba saatnya Irup (Kapolres) membacakan amanat tertulis dari Presiden Republik Indonesia dalam rangka peringatan Hari Bhayangkara ke-70 tahun 2016 yang intinya yaitu :

a. Atas nama Negara, Pemerintah, serta secara Pribadi, saya menyampaikan ucapan Selamat Hari Bhayangkara ke-70 kepada Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diseluruh tanah air, dan juga saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas pengabdian pimpinan dan seluruh Anggota Polri dalam setiap pelaksanaan tugas, dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan tulus, demi bangsa dan negara demi tegaknya hukum serta terciptanya kamtibmas di seluruh tanah air, dan juga saya berharap melalui momentum peringatan HUT Polri ini bukan hanya sekedar menjadi perayaan, tetapi dapat menjadi momentum untuk refleksi diri guna meningkatkan optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi polri, khususnya dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

b. Dibidang pemeliharaan kamtibmas, Polri diminta mampu mengedepankan tindakan penangkalan dan pencegahan, petakan, deteksi, dan antisipasi setiap potensi kerawanan yang ada, serta lakukan langkah penanganan yang tepat agar tidak terjadi gangguan kamtibmas yang meresahkan, sehingga seluruh kegiatan dapat berjalan dengan lancar, dan masyarakat dapat melaksanakan seluruh aktivitasnya dengan aman dan nyaman.

c. Dibidang penegakkan hukum, lakukan pemberantasan terhadap setiap bentuk kejahan dan tindak kriminalitas secara tegas, profesional, legitimate dan tidak diskriminatif, sehingga dapat menjamin kepastian hukum dan memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat.

d. Perbaiki mutu dan kualitas pelayanan kepada masyarakat, dengan memberikan pelayanan yang mudah, sederhana, tidak berbelit, prosedur yang jelas, serta hindari adanya pungutan tambahan maupun aktivitas percaloan pada seluruh titik layanan Polri, optimalkan bentuk layanan dengan sistem On-line serta wujudkan pelayanan publik yang lebih Responsif dan Pro-aktif.

e. Berikan perlindungan yang memadai kepada kelompok-kelompok rentan, dan diharapkan Polri mampu menjadi perekat kebhinekaan, penjaga toleransi serta memperkuat persatuan indonesia, dan melalui tangan Polri negara dapat selalu hadir ditengah masyarakat dalam memberikan rasa aman, mampu membangun keteraturan dan keharmonisan sosial, menjadi tauladan dalam kepatuhan dan ketaatan terhadap hukum serta tidak sekalipun melakukan perbuatan menyimpang dan tercela, jadilah penggerak Revolusi Mental dan Pelopor Tertib Sosial di ruang publik.

f. Semoga peringatan Hari Bhayangkara tahun 2016 ini dapat kita jadikan momentum untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara yang kita cintai, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, semoga Tuhan YME merestui upaya kita bersama.



“DIRGAHAYU KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA”
SAAT BERORASI DIDEPAN KANTOR DPR KABUPATEN DOGIYAI
PEJABAT (Plt) BUPATI DOGIYAI HERMAN AWEE, S.Sos MASIH KELIRUH MEMAHAMI ATURAN & UU PEMERTINTAH, HINGGA MEMBAWA PEMRINTAHAN DIKABUPATEN DOGIYAI AMBURADUL, USAI DILAKSANAKAN 17 PEJABAT (Plt) ESALON IIb,54 zzPEJABAT (Plt) ESALON IIIa,b, DAN 58 (Plt) EESALON IV YANG BELUM LAMA INI TERANGKAT SEBAGAI PLT, ADALAH DIANGGAP CACAT HUKUM.
136 PEJABA DILANTIK SEBAGAI PLT MEMPERTANYAKAN KEABSAHAAN PELANTIKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) SEHINGGA PENJABAT YANG DIVITIF DI SETIAP KEPALA KANTOR TRERJADI DUA LISME KEPEMIMPINAN, HINGGA TIGA BULAN PEGAWAI TERKATUNG KATUNG FAKUM MENJALANKAN PUNGSI TUGAS NYA .


NABIRE, KBPP POLRI – puluhan massa penjabat devinitif yang nonjob mendatangi kantor DPRD kabupaten dogiyai dan berunjuk rasa menyatakan sikap akibat dilantiknya 17 pejabat plt esalon IIb, 54 esalon IIIa,b dan 58 pejabat plt esalon IV tiga bulan yang lalu dari sejak tanggal 8 maret 2016 serta 7 plt pelantikan distrik pada tanggal 25 mei 2016 oleh pejabat plt bupati dogiyai dianggap cacat demi hokum pelaksanaanya .
Saat puluhan massa dari kalangan pegawai negeri sipil (PNS) Kabupaten Dogiyai demo di depan kantor DPRD Kabupaten Dogiyai, guna mempertanyakan keabsahan pelantikan pejabat esalon dikalangan pemerintah Kabupaten Dogiyai, namun saat itu plt bupati Dogiayai herman awe S.Sos. tidak ada ditempt, massa spontan bersoar soar mengangkat suara agar plt bupati Dogiyai Herman awe S.Sos dihadirkan, untuk dapat memberikan alasan dlam pelantikan yang cacat hukum itu, sebab pejabat devinitif sudah ada yang mana dilantik oleh pejabat devinitif yang memiliki SK sah sebrelum namun karena terjadi kesruh polemikm hokum anatara bupati dogiayai yang devnitif Drs.Tomas Tigi Vs wakil bupati dogiyai herman Awee, s.sos namun tiba tiba terjadi perombakan ratusan pegawai negetri sipil, lalu mau dikemanakan pejabat yang divinitif yasng dilantikan oleh penjabat bupati Dogiyai yang sah memiliki SK, tentu ketika pelantikan yang dilaksanaka oleh plt bupati dogiyai tidak menunjukan SK secara tertulis sbagai pejabat plt bupati dogiyai dalam melantik maka seluruh pejabat yang sedang mengalami nonjob tidak tinggal diam dan akan melanjutkan problema yang sedang dialaminya, hingga menuju kerana hukum sampai tuntas jelasnya .
Dari 136 pejabat pemerintah kabupaten Dogiyai yang pernah dilantik oleh bupati divenitif, mereka mempertanyakan hak yang sebenarnya, “ kami tetap menuntut hak saya yang selama ini sah atas pelantikan bupati pejabat divinitif yang memiliki SK.
Dengan adanya fenomena yang baru terjadi di NKRI ini membuat toda pemerintahan terkatung katung srelama tigs bulan usasi pelantikan dilaksanakan oleh plt bupati dogiyai Herman Awee, S.Sos hingga akses roda pemerintahan hanya jalan ditempat sehingga aktifitas lumpuh, jelasnya puluhan pejabat divinitif .
Ketika membalik dan Menindak lanjuti surat kementrian republik indonesia no 820 / 3342 / dukcapil / : prihal peringatan atas mutasi kepala dinas kependudukan catan sipil dan tenaga kerja kabupaten dogiyai provinsi papua tanggal 5 april 2016 yang ditujukan salah satu poin mengatakan bahwa penertiban surat keputusan plt bupati dogiyai no 821.3 / 01 tanggal 8 maret 2016 tentu telah melanggar pasal 83a uu no 24 thun 2013 tentang perubahan atas uu no 23, tahun 2016, tentang adiministrasi kependudukan, pengangkatan dan pemberhentian pejabat pada unit kerja yang menangani urusan adiministrasi kependudukan provinsi dan kabupaten kota pasal 17 pasal 70, pasal 80, ayat 3 dan pasal 81, uu no 30, tahun 2014, tentang adiminitrasi pemetintah merupakan pelanggaran berat.
Dalam Pertemuan segi tiga yang dilaksanakan di ruangan sidang kantor DPRD Kabupaten Dogiyai, dipimpin langsung oleh ketua dan wakil ketua DPRD Kabupaten Dogiyai dihadiri oleh kapolres Nabire AKBP Semmy Ronny Thabaa, Danramil monomani mayor Charman yang ikut menyaksikan serta menghadiri pertemua yang menegangkan dalam rapat tersebut.
Pejabat devinitif akan meneruskan dasn meminta kepada gubertnur papua segerah memperingatkan plt bupati dogiyai untuk segerah membatalkan pelantikan yang dilaksanakan pada tiga bulan lalu agar sesingkat singkatnya kapada mentri dalam negeri melalui gubernur provinsdi papua untuk ditinjau kembalipelantikan plt yang anggap cacat demi hukum.
Bahkan berdasarka edaran yang yang pemeberitaaan dslsm medias massa serta informasi yang dihimpun oleh media KBPP Polri, terak, pada tanggal (21 Maret 2016) pernah Gaji PNS (Pegawai Negeri Sipil, red) yang biasanya diterima tanggal 1 hingga 5 awal bulan, masih juga belum dibagikan. Diperkirakan, gaji dan kinerja akan dibayarkan setelah polemik hukum Bupati Dogiyai menjadi jelas.
Saast itu media kbpp polri menerima via telfon dari Moanemani, sejumlah pegawai Dogiyai mengaku, pernah pada tidak mendapat gaji bpada ulan Maret. Termasuk Kinerja 3 bulan (Januari, Februari dan Maret, red). Pihak bendahara masing-masing SKPD sudah mengajukan tagihan, namun ditolak oleh Bank Papua, lantaran penanda tangan SP2D tidak sah, alias belum dilantik oleh bupati definitif. Mereka mengakui, hingga saat ini di Dogiyai, tidak ada bupati. Yang ada hanya Wakil Bupati Definitif dengan kewenangan terbatas akibat jabatan Plt sudah gugur dengan kemenangan Drs Thomas Tigi di PTUN Jayapura.
Pihak Bank tidak bisa mengeksekusi setiap tagihan yang diajukan oleh pejabat yang diberikan kewenangan dengan Nota Tugas oleh Plt Bupati. Pihak Bank hanya bisa melayani tanda tangan oleh pejabat yang dilantik oleh Bupati Definitif atau Karateker yang telah diberi mandat dan dilantik oleh Menteri Dalam Negeri lewat gubernur Papua. seiring agapan yang dilontarkan oleh anggota MRP Provinsi Papua, Yakobus Odiyaipai Dumupa dalam artikelnya dirilis di situs www.odiyaiwuu.com, secara tegas menulis, dengan adanya putusan PTUN Jayapura, maka jabatan Plt sudah gugur dan jabatan Herman Auwe kembali aktif menjadi Wakil Bupati Definitif. Hanya menurut Dumupa, sesuai regulasi, kewenangan Wakil Bupati sangat kecil. Tidak bisa melantik pejabat daerah. Menurut Dumupa, apabila ada pelantikan oleh Wakil Bupati, maka, pihak wakil bersama rombongannya, bersiap-siap menghadapi BPK, KPK dan proses pengadilan.
“Dalam situasi yang seperti ini sekarang, maka sesungguhnya (1) tidak ada pejabat Bupati Dogiyai, entah sebagai bupati definitif maupun pelaksana tugas, yang dapat melaksananya tugas dan wewenangnya sebagaimaan mestinya; dan (2) yang ada hanya pejabat Wakil Bupati definitif yakni Herman Auwe, S.Sos dengan tugas dan wewenang yang sangat terbatas. Sudah begitu, lebih ironisnya lagi, Sekretaris Daerah Kabupaten Dogiyai masih berstatus “pelaksana tugas”, demikian tulis Dumupa dalam artikelnya.
Sementara itu, informasi yang dihimpun media ini, pihak Drs Thomas Tigi mengajukan banding atas putusan pengadilan Tipikor yang memutuskan 1 tahun 2 bulan penjara. Apabila, proses banding dimenangkan pihak Thomas, maka, Drs Thomas Tigi akan kembali aktif melaksanakan tugas seperti semula. Bila tidak, maka, kecuali Gubernur Papua turunkan karateker atau DPRD surati Wakil Bupati untuk aktifkan kembali pejabat lama yang telah dilantik oleh bupati definitif.
Akibat ketidak jelasan siapa bupati Dogiyai, maka anggota DPRD Kabupaten Dogiyai, Yusak Ernes Tebay belum lama ini kepada media ini mengatakan, DPRD Kab Dogiyai segera bersatu dan segera membentuk Pansus untuk menyimpulkan dinamika proses hukum yang terjadi sekarang ini. Pembentukan Pansus sedikitnya bisa menyelamatkan PNS dan masyarakat Kabupaten Dogiyai yang masih bingun.

Sekedar untuk diketahui, Penjabat Kepala Daerah (Plt) adalah Pejabat ditetapkan oleh Presiden untuk Gubernur dan Pejabat ditetapkan Menteri Dalam Negeri untuk Bupati dan Walikota untuk melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban kepala daerah dalam kurun waktu tertentu. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelantikan Kepala Daerah Dan/Atau Wakil Kepala Daerah Pasal 1.
Berdasarkan peraturan di atas, seorang Penjabat (Plt) Bupati memiliki tugas, wewenang dan kewajiban sama dengan Bupati definitif selaku kepala daerah.
Penjabat Bupati (Plt) dapat diangkat berdasarkan sebab-sebab berikut ini: 1. Bupati meninggal dunia (UU No.23 Tahun 2014 Pasal 87 ayat 2 dan Pasal 78 ayat 1). 2. Bupati berhenti atas permintaan sendiri (UU No.23 Tahun 2014 Pasal 87 ayat 2 dan 78 ayat 2). 3. Masa jabatan bupati berakhir dan penetapan bupati berikutnya belum diselenggarakan (UU No 23 Tahun 2014 Pasal 88 ayat 2). 4. Bupati diberhentikan karena melanggar hukum (PP No 6 2005 Pasal 130 ayat 3) dan, 5. Bupati mengundurkan diri karena ingin mengikuti pencalonan pemilihan kepala daerah (PP No 49 2008 Pasal 132A)
Walaupun secara umum Penjabat (Plt) Bupati memiliki tugas, wewenang dan kewajiban sebagaimana Bupati Definitif. Namun Penjabat Bupati yang diangkat berdasarkan sebab sebagaimana No 4 dan No 5 di atas, membutuhkan izin tertulis dari Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan hal-hal berikut ini: a) melakukan mutasi pegawai (Peraturan Pemerintah No.49 Tahun 2008 Pasal 132A ayat 1 dan 2). b) membatalkan perijinan yang telah dikeluarkan pejabat sebelumnya dan/atau mengeluarkan perijinan yang bertentangan dengan yang dikeluarkan pejabat sebelumnya (Peraturan Pemerintah No.49 Tahun 2008 Pasal 132A). c) membuat kebijakan tentang pemekaran daerah yang bertentangan dengan kebijakan pejabat sebelumnya (Peraturan Pemerintah No.49 Tahun 2008 Pasal 132A). d) membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan pejabat sebelumnya. (Peraturan Pemerintah No.49 Tahun 2008 Pasal 132A)
Adapun ketentuan-ketentuan penting lainnya bagi Penjabat Bupati yang diangkat dengan sebab sebagaimana No 4 dan No 5 adalah sebagai berikut: a) Penjabat Bupati (Plt) disyaratkan Pejabat Pemerintah menduduki jabatan struktural Eselon II pangkat golongan sekurang-kurangnya IV/b dan selama tiga tahun terakhir dinilai berkinerja baik. (PP No.49 Tahun 2008 Pasal 132 Ayat 1). b) Penjabat Bupati ditetapkan Presiden atas usul dari Gubernur dan pertimbangan DPRD (PP No 49 Tahun 2008 Pasal 132 Ayat 3). c) Penjabat Bupati Bertanggungjawab kepada Menteri Dalam Negeri (PP No.49 tahun 2008 Pasal 132 ayat 3). d) Masa Jabatan maksimal adalah 1 Tahun. (PP No.49 tahun 2008 Pasal 132 ayat 4).
Dari Nabire .
==========================***( Firdaus HR ONIL, MELAPORKAN) *** =====================

BALI. DENPASAR.PUTRABHAYANGKARA.COM. Pelepasan 122.400 ekor baby lobster di perairan Serangan, Denpasar. Sebelumnya, petugas Balai Karantina Ikan Kelas I Denpasar bersama Bea Cukai Ngurah Rai, Minggu (22/6) menggagalkan upaya penyelundupan baby lobster yang akan dikirim ke Singapura.

Upaya penyelundupan baby lobster itu sebelumnya digagalkan oleh petugas Balai Karantina Ikan yang sejak awal curiga dengan bungkusan karton yang akan dikirim ke Singapura. Dalam dokumen pengiriman barang disebutkan berisi pakaian atau garmen.

"Tapi setelah diperiksa ternyata isinya ratusan ribu baby lobster," kata Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai Ngurah Rai, Jatmiko Wibowo.

24 karton yang masing-masing diisi 20 plastik baby lobster sedianya akan dikirim ke negeri jiran Singapura pada Minggu pagi. Namun setelah melalui pengecekan x-ray, petugas mencurigai isi bungkusan tersebut dan membongkarnya.

"Saat barang masuk di internasional cargo, kami sudah curiga. Setelah diperiksa ternyata isinya tidak sesui dengan dokumen, maka kami sita," jelas Kepala Balai Karantina Ikan Kelas I Denpasar, Habrin Yake.

Otoritas Bandara Ngurah Rai Wilayah IV. Ade Yuliana.menambahkan kembali kepolisian polsek wilayah udara akan melakukan inverstigasi lebih lanjut lagi terutama mulai dari si pengirim dan berlanjut ke expedisinya dari ejennya benua kenapa disana bisa lolos. pemeriksaan lebih ketat lagi sehinga sampai di bandara udara di cargo kerena ini menyangkut dengan.ikan yang dilindungi.

",jadi lebih dekat lagi kita membentuk tim polisi udara , hari ini juga segera melakukan investigasi lebih lanjut.
upaya penyelundupan itu kini tengah diusut petugas dan segera dilakukan penindakan kepada pelakunya", pungkas.( Suyanto,Tim,.Media, Online, Putrabhayanglara.com ).