Select Menu

welcome

welcome

ads2

ads2

Slider

Diberdayakan oleh Blogger.

Recent By Tag

Lipsus

Sekitar Kita

Info Krim

Advetorial

Selebrita


Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengeluarkan aturan moratorium atau penghentian sementara penerbitan izin kapal dan pelarangan transhipment, atau bongkar muat ikan di tengah laut.

Aturan yang mulai berlaku efektif awal November 2014 ini menekan penyelundupan ikan hasil tangkap dari laut Indonesia ke negara lain.

"Secara internasional saya dapat kabar di Tiongkok, Vietnam, Thailand, bahkan di AS (Amerika Serikat) itu pasokan ikan kosong karena adanya tindakan ini," ungkap Ketua Asosiasi Pengusaha Pengelolaan dan Pemasaran Produk Perikanan Indonesia Thomas Darmawan, kepada detikFinance, Rabu (28/01/2015).

Turunnya pasokan ikan di berbagai negara menguntungkan Indonesia sebagai produsen ikan laut Indonesia. Hal itu karena harga ikan laut dunia otomatis terdongkrak naik, seperti yang dialami ikan tuna.

"Jelas harga ikan akan meningkat. Dulu harga tuna turun hampir separuh dari US$ 2.200/ton tahun menjadi US$ 1.100/ton," imbuhnya.

Kemudian tidak hanya itu, beberapa aturan yang dibuat Susi juga akan menarik investasi asing di sektor pengolahan perikanan. Pasalnya dengan adanya aturan moratorium dan transhipment, yang sudah berjalan selama 3 bulan efektif menekan pengiriman ikan secara ilegal ke berbagai negara.

"Sejak bulan November beberapa investor dari Tiongkok mulai melirik Indonesia. Beberapa pabrik juga akan bekerjasama. Orang Thailand juga banyak yang akan Pontianak dengan adanya moratorium ini," paparnya.

Sementara itu unit industri pengolahan ikan (UPI) di dalam negeri juga berkomitmen menambah kapasitas produksi pengolahan ikan. Thomas yang membawahi 40-50 pabrik UPI di dalam negeri akan menambah kapasitas produksi rata-rata 20-30% per pabrik. Hal itu terjadi karena UPI saat ini sangat mudah mendapatkan bahan baku seperti ikan dan udang.

"Ada masalah dulu kapasitas pengolahan udang turun karena bahan baku sulit. Ke depan harus ada juga olahan udang laut karena selama ini datanya nggak jelas. Tiongkok produksi 1,3 juta ton udang dimana 700 ribu ton dari udang laut. Kita produksi 600 ribu ton dari jumlah itu budidaya menyumbang 450 ribu ton nah ini lautnya kemana. Itu terdata di Tiongkok," jelasnya. (sumber: detik.com)

VIVA.co.id - Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi, mengimbau agar Plt Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto membuktikan tuduhannya bahwa Abraham Samad pernah bertemu dengan para petinggi PDI-P.

"Apabila tuduhan itu disertai bukti-bukti, maka sebaiknya bukti-bukti itu juga disampaikan kepada kami untuk memperkuat tuduhan," kata Johan, Kamis, 22 Januari 2015. Setelah adanya bukti, KPK dapat melakukan verifikasi tuduhan.

Johan menegaskan bahwa KPK tidak memberikan toleransi pada masalah berbau korupsi, serta hal yang menyimpang. Sehingga KPK pasti akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan, apabila ada laporan yang disertai dengan bukti-bukti kuat.

Ditanya tentang pembentukan Komite Etik terhadap Abraham samad, Johan mengatakan terlalu dini untuk menyimpulkan karena tuduhan kepada Abraham Samad juga masih belum jelas. Tidak ada bukti otentik terkait substansi.

Direktur Penyidikan Kejaksaan Agung Suyadi mengatakan bahwa laporan Komjen Pol Budi Gunawan melalui kuasa hukumnya, masih dalam proses telaah dan akan ditindaklanjuti jika dinilai sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Kejagung.

"Tentunya apa yang ada di dalam laporan atau pernyataan sikap, dikaitkan dengan tupoksi kejaksaan apakah masuk di situ atau tidak," kata Suyadi, Kamis, 22 Januari 2015. Walau begitu, dia menambahkan tetap menunggu petunjuk dari pimpinan.

Suyadi menyebut laporan Komjen Pol Budi Gunawan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penyalahgunaan wewenang masih dalam proses penelaahan. "Sudah saya tugaskan Kasubdit tindak pidana korupsi membuat telaah," katanya.

"Tentu hasilnya kita laporkan dulu kepada jampidsus, kemudian diteruskan pada jaksa agung, baru nanti memberikan jawaban pada kuasa hukum Komjen BG," kata Suyadi, yang menyebut proses penelaahan akan selesai paling lambat dalam 14 hari.

Pada laporannya ke Kejagung, 21 Januari 2015, Budi Gunawan menuding dua pimpinan KPK, Abraham Samad dan Bambang Widjojanto menyalahgunakan wewenang dengan menetapkan dirinya sebagai tersangka.

Budi Gunawan merupakan calon tunggal Kapolri yang dipilih Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sementara Jaksa Agung saat ini dijabat oleh HM Prasetyo, politisi Partai Nasdem yang juga sempat mengundang kontroversi saat dipilih oleh Jokowi. (VIVAnews)


Jakarta - KPK telah melakukan klarifikasi terhadap Ketua KPK Abraham Samad terkait tudingan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Samad membantah mentah-mentah tudingan tangan kanan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri ini.

"Beliau mengatakan itu fitnah belaka," kata Deputi Pencegahan KPK, Johan Budi, dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jl HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta, Kamis (22/1/2015).

Karena itu KPK tak akan buru-buru memenuhi keinginan Hasto untuk memproses Abraham Samad di komite etik.

"Tentu tadi harus diklarifikasi dulu apakah tuduhan itu benar atau tidak. Pak Abraham Samad mengatakan bahwa yang dituduhkan itu adalah fitnah belaka dan fitnah itu lebih kejam," tegas Johan.

Johan pun menantang Hasto mengungkap bukti yang dimilikinya. Tanpa bukti kuat, KPK bisa memperkarakan tudingan Hasto tersebut.

"Jika Hasto dan kawan-kawan punya bukti yang kokoh tentu kami akan mengambil langkah-langkah. Apa langkah-langkah itu terlalu dini kalau saya menyampaikan itu," tegas mantan Jubir KPK ini. (sumber : detikNews)

Menteri Perhubungan Ignatius Jonan sore kemarin dipanggil Presiden Jokowi di Kantornya. Jonan mengatakan, Presiden Jokowi meminta asuransi para korban wajib dibayarkan.

"Pak presiden concern bahwa asuransi untuk penumpang itu harus dibayar," ujarnya di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (8/1).

Jonan pun mengatakan siap menjalankan arahan Presiden Jokowi tersebut. Menurut Jonan, terkait pembayaran asuransi kecelakaanpesawat telah diatur di Permenhub Nomor 77 Tahun 2011.

"Ada di Permenhub Nomor 77 Tahun 2011 besarnya Rp 1,25 miliar. Harus diganti oleh maskapainya, Rp 1,25 miliar," ujarnya.

Nantinya, lanjut Jonan, akan diumumkan oleh Irjen di Kementerian Perhubungan terkait pemberian asuransi tersebut. "Yang akan umumkan Irjen di Kemenhub," ujarnya. (Merdeka.com )

Kisah cinta penyanyi muda Cita Citata ternyata penuh lika-liku dan tidak selamanya indah. Saat usianya baru 18 tahun,Cita sudah menikah dan perkawinannya dengan suami yang bernama Galih Purnama alias Ijonk langsung bermasalah hanya dalam hitungan bulan.

Ijonk memberikan talak cerai untuk Cita dua bulan setelah mereka menikah di tahun 2012 lalu. Namun gugatan resmi untuk istrinya baru ia daftarkan di PA Bandung pada tanggal 24 Desember 2014.

Namun uniknya meski rumah tangga itu sudah hancur sejak dua tahun silam, Ijonk tak suka jika pelantun Sakitnya Tuh di Sini itu mesra dengan pria lain. Ijonk masih cemburu Cita bersikap centil kepada Ivan Gunawan. Karenanya ia ogah-ogahan dipertemukan dengan pria bertubuh subur itu.

"Nggak mau (ketemu Ivan)," ucap Galih saat ditemui di Studio Palem, Kemang, Jakarta Selatan, Rabu (07/01).

Beberapa pria yang cemburu bisa melakukan hal nekat jika bertemu pria lain yang dianggap sebagai selingkuhan pasangannya. Namun Galih ternyata bukan pria seperti itu, ia tidak berniat melakukan hal anarkis jika tidak sengaja bertemu dengan Ivan Gunawan.

Galih hanya berpesan ia tak ingin melihat desainer itu mengumbar kemesraan dengan istrinya. Kalau pun mau melakukannya, nanti setelah majelis hakim Pengadilan Agama Bandung memutus Galih danCita resmi cerai. "Harusnya tunggu saya cerai dulu," pungkasnya. (sumber : Kapanlagi.com )

Kasus musisi ataupun artis besar yang tertangkap karena narkoba sudah bukan hal yang baru lagi. Setelah dipindahkan dari Polres Jakarta Selatan, Fariz RM pun harus menjalani serangkaian proses rehabilitasi.

"Kami belum ketemu lagi. Tadi malam kami cuma tinggal sampai setengah satu malam saja di panti rehabilitasi," ungkap Syafrie Noer, salah satu tim kuasa hukum Fariz RM saat dihubungi lewat telepon, Kamis (8/1/2015).

Agar semua racun-racun di dalam tubuhnya menghilang, Fariz harus menjalani proses detoksifikasi. Meski berstatus sebagai musisi besar, tidak ada perlakuan khusus untuk Fariz RM di panti rehabilitasi.

"Di sana itu, dia menyatu dengan yang lain. Cuma untuk sementara waktu, sebagai penghuni baru harus melewati prosedur dulu. Ada pemeriksaan dan lain-lain. Yang punya mekanismenya kan di sana," lanjut Syafrie Noer.

Meski begitu, bukan berarti Fariz RM skip dari proses hukum atas kasusnya. Tetap akan menjalani proses hukuman, tim kuasa hukumFariz RM lebih memilih hukuman dalam bentuk rehabilitasi.

"Hukum nanti kan bentuknya penuntutan. Kalau dari awal proses menjalani ini kami memang sudah minta rehabilitasi. Nanti juga kami berharap hukumannya rehabilitasi," tandas sang kuasa hukum Fariz RM (sumber : Kapanlagi.com)